Jepang Copot Kepala Staf Angkatan Laut dan Hukum 200 Pejabat Militer

Kepala Staf Angkatan Laut Bela Diri Jepang atau Japanese Maritime Self Defense Force (JMSDF), Laksamana Ryo Sakai dicopot dari jabatannya.

Bersama Sakai, lebih dari 200 pejabat militer di JMSDF dan Kementerian Pertahanan mendapat hukuman terkait pelanggaran hukum dan tindakan indisipliner.

Sedikitnya 218 anggota militer disiplinkan, dengan 11 pejabat senior diberhentikan, dua orang diturunkan jabatan, 14 orang dipotong gajinya, dan puluhan lainnya diskors.

Sakai akan mengundurkan diri dari jabatannya per Jumat (19/7/2024) dan akan digantikan panglima tertinggi Armada Bela Diri Laksamana Akira Saito.

"Mengambil kesempatan ini, mohon terimalah permohonan maaf saya yang sebesar-besarnya atas kekecewaan yang ditimbulkan," kata Sakai dalam pernyataan yang diunggah di laman web kementerian.

Menteri Pertahanan Jepang Minoru Kihara menyampaikan permohonan maaf atas kejadian tersebut. Kihara juga mengatakan merelakan gajinya selama satu bulan, namun tetap bekerja sebagai bentuk tanggung jawabnya dan memastikan untuk terus mereformasi organisasi di bawah kepemimpinannya.

“Merupakan tanggung jawab saya untuk melakukan segalanya untuk membangun kembali kementerian pertahanan dan Self Defence Force di bawah kepemimpinan saya secepat mungkin dan mendapatkan kembali kepercayaan publik,” kata Kihara dikutip dari Independent. 

Pelanggaran info rahasia dan penyalahgunaan wewenang Dilansir dari Time, pelanggaran yang dilakukan para pejabat militer ini mencakup kesalahan dalam penanganan informasi rahasia dan tuntutan gaji yang berlebihan.

Serangkaian pelanggaran ini disebut sebagai salah satu yang paling masif di lembaga pertahanan Jepang tersebut.

“Masalah-masalah ini telah mengkhianati kepercayaan publik dan tidak dapat diterima,” ujar Kihara. Kihara mengungkapkan, masalah ini termasuk informasi rahasia tentang pergerakan kapal perang yang dapat diakses oleh individu tanpa izin keamanan.

Kemudian, masalah lainnya yakni puluhan penyelam angkatan laut yang mengeklaim pembayaran bahaya untuk tugas yang sebenarnya tidak mereka lakukan. Sementara sejumlah pejabat di Kementerian Pertahanan melakukan pelecehan terhadap bawahannya secara verbal.

Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida menuturkan, ia telah menginstruksikan Kihara untuk mengatasi masalah-masalah dan memperkuat kepemimpinan sebagai tujuan memulihkan kepercayaan publik.

“Melihat kembali pertemuan NATO, jelas bahwa kita menghadapi lingkungan keamanan yang sangat serius. Dengan mengingat hal itu, Jepang tidak boleh membiarkan ada kesalahan dalam keamanan negaranya,” kata Kishida.